Perkembangan dan Isu Terkini: Kebijakan Pembangunan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan

SEGERA TERBIT

Perkembangan dan Isu Terkini: Kebijakan Pembangunan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Editor

M.H. Yudhistira,

Ph.D., Dr. C. Ruth Elisabeth,

Prof. Djoni Hartono

Prof. Bambang Brodjonegoro

Perkiraan Harga Jual : Rp. 145.000

Hadirnya buku ini bertujuan untuk menampilkan berbagai analisis empiris mengenai perkembangan dan isu-isu terkini terkait dengan perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan di Indonesia dari berbagai sudut pandang keilmuan.

Sebanyak enam belas bab dalam buku yang berjudul Perkembangan dan Isu Terkini Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Indonesia ini telah membuktikan bahwa studi ekonomi akan semakin menarik untuk dibaca jika menggunakan perspektif ilmu-ilmu lainnya, seperti misalnya ilmu sosial, geografi, dan ilmu hukum. Para penulis mengkombinasikan perspektif human-centered dengan model ekonomi sehingga mampu menjelaskan fenomena sosial dengan tepat. Meskipun hasil yang didapatkan bersifat temuan awal, akan tetapi para penulis terbukti mampu menggabungkan indikator ekonomi dengan indikator sosial dan juga, serta aspek hukum dengan baik. Penggunaan data besar seperti Susenas dan Podes menjadi andalan dari sebagian besar data yang digunakan oleh Ppenulis. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil penelitian lebih menjelaskan fenomena dari tataran kebijakan secara mikro maupun makro.

Empat Bab dalam Bagian 1 dari buku ini memiliki fokus kepada Upah dan Ketenagakerjaan. Upah masih menjadi isu utama dalam sektor ketenagakerjaan baik dari sisi tingkat upah maupun ketidaksamaan upah antar-wilayah, antara laki-laki dan perempuan, bahkan antar-waktu, seperti sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Bagian 1 juga memberikan penjelasan terkait dengan disparitas upah antar-gender dan antar-kawasan metropolitan yang dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Isu youth unemployment juga menjadi salah satu topik yang menarik ketika hal tersebut dianalisis dari sisi kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan vokasi atau kejuruan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa reservation wage atau upah yang diinginkan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan gender.
Pandemi yang secara ekonomi dapat diberlakukan sebagai “shock”, telah memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh struktur angkatan kerja dan indikator ketenagakerjaan lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah pengaruh sosial budaya patriarki yang memengaruhi struktur ketenagakerjaan tersebut. Perempuan merupakan kelompok masyarakat yang lebih banyak bekerja di sektor informal yang memperoleh rerata upah lebih rendah daripada laki-laki. Sedangkan

Bagian 2 dalam buku ini, menggarisbawahi bahwa pengambilan keputusan oleh perempuan menikah untuk bekerja lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keberadaan anak, kemampuan ekonomi suami, dan status sosial mertua. Hal ini tentunya menarik untuk didalami lebih lanjut mengingat perempuan dalam hal ini terkesan kurang berdaya dalam membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap teknologi informasi, serta adanya peran domestik yang dianggap sebagai tugas perempuan, merupakan beberapa contoh faktor yang ikut memengaruhi terciptanya kesenjangan antara keterlibatan laki-laki dan perempuan di pekerjaan formal. Ketidakberdayaan perempuan juga berdampak kepada tingginya angka perkawinan di usia muda dalam rumah tangga pertanian di Indonesia, yang mana hal ini tentunya dipengaruhi oleh kemiskinan dan angka drop-out dari sekolah menengah.

Bagian 3 yang terdiri atas 3 (tiga) Bbab memiliki fokus kepada Ketahanan Pangan dan Kesehatan. Kedua isu tersebut seolah diuji kembali pada masa pandemi Covid-19. Bab ini menegaskan kembali pentingnya memperhatikan tingkat sosial dan ekonomi keluarga dalam menekan isu terkait kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, Bagian 4 terdiri atas 5 (lima) Bbab terkait Peran Teknologi dan Preferensi Kontrak. Keterbukaan akses terhadap teknologi informasi memerlukan pembangunan infrastruktur hingga ke tingkat desa. Akses terhadap teknologi informasi terbukti mampu untuk meningkatkan pembangunan dan pendapatan masyarakat desa. Meskipun demikian, diperlukan kehati-hatian terutama jika pembangunan dilakukan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang secara politik dan sosial lebih sensitif. Akses terhadap teknologi informasi khususnya terkait pemberitaan juga memberikan dampak positif terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu, Bagian 4 juga menganalisis kebijakan pajak jasa konstruksi yang dapat ditelaah lebih lanjut oleh pemerintah sebab telah mengakibatkan potensi kerugian dari sisi penerimaan pajak negara.