Pembiayaan Pesawat Udara Di Indonesia ; Teori & Praktek

Segera Terbit

PEMBIAYAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA ; TEORI & PRAKTEK

Penulis
Andre Rahadian,S.H.,LL.M.,M.Sc.
Hendra Ong, S.H., LL.M
Devandra Maula Zakki,S.H.

Perkiraan Harga Jual :

Rp. 120.000,-

Berangkat dari tren pembiayaan pesawat yang meningkat dan dalam
praktek yang umum dilakukan oleh maskapai-maskapai penerbangan di
seluruh dunia dan lebih khusus pada perkembangan industri penerbangan
di Indonesia sendiri, maka bank-bank di Indonesia diharapkan tergerak
untuk melakukan pembiayaan untuk maskapai nasional Indonesia.

Prinsip dasar dari suatu pemberian pinjaman adalah pihak bank yang
memberikan pinjaman memerlukan suatu jaminan bahwa kredit
yang diberikan tersebut akan dikembalikan. Jaminan menjadi faktor
penting apabila terjadi wanprestasi dari peminjam, bank pemberi
pinjaman harus dapat mengeksekusi jaminan tersebut.

Pembiayaan pesawat udara belum terlalu banyak dilakukan oleh
lembaga pembiayaan atau institusi perbankan Indonesia. Hal ini
dikarenakan bank sebagai salah satu institusi perbankan dilarang
memiliki asset secara langsung. Permasalahan lain yang dihadapi
antara lain adalah mengenai intepretasi bentuk jaminan atas objek
pesawat udara dan mekanisme pendaftaran dari jaminan, serta
kepastian mekanisme eksekusi jaminan.

Objek-objek pesawat udara yang dapat dijadikan jaminan telah diatur dalam
Penjelasan Pasal 71 UU Penerbangan. Dalam prakteknya perlindungan
untuk kreditur seharusnya didukung oleh dokumendokumen
seperti IDERA yang harus dicatatkan di DKUPPU. Efek dari didaftarkannya perjanjian
kredit beserta penjaminannya di DKUPPU seharusnya dapat dijadikan
rujukan kepastian bagi bank atau lembaga pembiayaan memiliki hak yang
didahulukan (preferen) atas jaminan berupa objek pesawat udara.

Semoga pemerintah dan pemangku kepentingan dapat segera
menerbitkan aturan yang menjamin hak dan kepastian kreditur
nasional dalam pembiayaan pesawat untuk maskapai Indonesia.
Adapun buku ini telah direvisi dari versi sebelumnya yang telah dibuat
pada tahun 2015, dengan penyesuaian berupa pengaturan terbaru
dan klausula terkini yang digunakan dalam kontrak sewa guna usaha.
Akhir kata dari buku ini adalah agar pembaca dapat memahami
pengaturan industri penerbangan yang berlaku di Indonesia khususnya
praktik pembiayaan pesawat udara.